Kejari Sidempuan segera eksekusi Rahudman


Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan salinan petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung mengenai perkara korupsi Wali kota Medan non-aktif Rahudman Harahap, ke Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Nelson J Marbun mengatakan salinan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tersebut, dikirimkan ke Kejari Padang Sidempuan,


Jumat (11/4).Salinan yang dikirimkan itu, menurut dia, berupa petikan kasasi MA yang menghukum Rahudman Harahap lima tahun penjara.“Sedangkan salinan putusan kasasi MA belum ada diterima PN Medan,  dan sampai saat ini kita masih menunggu,” ucap Nelson.Walaupun pih PN Medan belum menerima salinan putusan kasasi MA tersebut, kemungkinan  bisa saja diterima PN Medan pada pekan depan.  “Ya, kita bersabar menunggu salinan putusan kasasi MA tersebut,” ujar juru bicara PN Medan.Dikatakan, dengan dikirimnya salinan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan Kejati Sumut, bisa saja melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Rahudman Harahap, tanpa harus menunggu salinan putusan MA tersebut.Sebab, jelasnya, petikan putusan MA yang diserahkan ke Kejari Padang sidempuan juga sama dengan salinan putusan kasasi MA.“Ini terserah pihak Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi penahanan Rahudman, karena salinan putusan kasasi MA itu, tetap akan diberikan pada institusi hukum tersebut,” kata Nelson.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (15/8) membebaskan terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap terkait kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan Tahun 2005 senilai Rp2,071 miliar.Dalam amar putusannya, Majelis Hakim diketuai Sugianto menyebutkan Rahudman saat menjabat Sekretaris Daerah diyakini tidak terbukti ikut menanda tangani pencairan dana TPAPD Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun 2005.Selain itu, Rahudman juga tidak menikmati dana TPAPD Pemkab Tapsel yang telah dikeluarkan tersebut. Bahkan saat pencairan dana TPAPD tersebut, Rahudman sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel.Wali Kota Medan non -aktif Rahudman Harahap dituntut empat tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (18/7). JPU dari Kejari Padang Sidempuan, Dwi Aries Sudarto, menyebutkan Rahudman juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan.Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.Selain hukuman penjara, JPU juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp480 juta. Uang tersebut merupakan sisa kerugian negara yang belum dibayar dari total Rp2,071 miliar.

By Pancur Batu Posted in hukum

Ditahan Kejari Medan, Dirut Harmen Ginting Teriak PD Pembangunan


Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menahan Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut PD) Pembangunan Kota Medan Harmen Ginting dan Bendahara Pengeluaran PD Pembangunan Medan Risman Effi Nasution setelah menjalani pemeriksaan selama 8 di lantai II Kantor Kejari Medan, Senin (14/4/2014).Saat hendak dibawa ke Rutan Tanjung Gusta, Medan, Dirut PD Pembangunan Kota Medan Harmen Ginting sempat berteriak “PD Pembangunan” dan langsung disahuti bawahan dengan teriakan “Luar biasa”.


Diberitakan sebelumnya, setelah menjalani pemeriksaan, Kasi Pidsus Kejari Medan Jufri Nasution langsung memerintahkan kedua tersangka korupsi penyelewengan dana penyertaan modal dari Pemko Medan sebesar Rp5,9 miliar itu dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan dengan pengawalan Penyidik Tipikor Kejari Medan dan petugas kepolisian.Kepala Kejari (Kajari) Medan Muhammad Yusuf mengatakan, penahanan kedua tersangka merupakan program tim penyidik kejaksaan. Apabila kasusnya sudah pada tingkat penyidikan maka tersangkanya harus segera ditahan tanpa pandang bulu.Selanjutnya Kejari Medan akan menahan tersangka lainnya dalam kasus ini yakni Direktur Keuangan PD Pembangunan Medan Besri Nazir dan mengejar Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan Medan Ichwan Husein Siregar yang kini berstatus buron.Kajari Medan Muhammad Yusuf menjelaskan, kasus ini berawal dari dana penyertaan modal Pemko Medan ke PD Pembangunan Medan pada Tahun 2012 sebesar Rp59 M. Dari anggaran tersebut diduga terjadi penyimpangan sebesar Rp800 juta. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. 

By Pancur Batu Posted in hukum

Rumah Jenderal Polisi Dibobol Maling di Sunggal Deli Serdang


Rumah seorang jenderal yang di berdinas di Mabes Polri di Jalan Medan-Binjai Km 15, Sumber Melati Diski, Sunggal, Deli Serdang, Sumater Utara (Sumut), dibobol maling, Ahad (13/4/2014) sore.Namun aksi Frans Harefa (27) warga Komplek Perumahan Pardede, Jalan Medan-Binjai Km 10, Sunggal itu diketahui seorang warga yang melintas yang kemudian disampaikan kepada Hendri (34) penjaga rumah sang jenderal.Hendri bersama warga lantas mengepung pelaku dan menghakimi Frans hingga nyaris tewas.


Beruntung petugas Polsek Sunggal yang mendapat informasi itu langsung turun ke lokasi dan mengamankan pelaku.Selanjutnya, pelaku pun diboyong ke Mapolsek Sunggal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.Kapolsek Sunggal Kompol Eko Hartanto saat dikonfirmasi membenarkan perihal pengamanan pelaku pencurian tersebut. “Sudah kita amankan. Pelaku saat ini berada di Rumah Sakit Bhayangkara karena dipukuli warga sebelum diboyong ke mapolsek,” katanya.